JAKARTA | Aceh kembali digenangi banjir, ribuan rumah terendam, jalan-jalan rusak, aktivitas warga lumpuh. Di tengah situasi genting itu, nama Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem justru ramai dibicarakan bukan karena kepemimpinan, melainkan frekuensi keluar masuk Kuala Lumpur yang sulit dilacak alasannya secara terbuka. Pertanyaan logis publik mengemuka: di mana gubernur ketika rakyatnya tersuruk dalam genangan air bah?
Bukan cuma satu atau dua warga yang gusar. Keresahan ini sudah berubah menjadi seruan luas di warung kopi, linimasa media sosial, hingga ranah diskusi publik. Aceh tak sekadar butuh pemimpin untuk seremoni, melainkan sosok yang hadir di lapangan dalam masa-masa rawan. Ironis, dalam puncak banjir beberapa waktu terakhir, nama Mualem justru berulang kali terdengar berada di luar negeri tanpa kejelasan agenda selain rumor urusan pribadi atau kesehatan.
Argumentasi “berobat” memang mudah dilontarkan untuk membungkam kritik. Namun publik Aceh jelas punya hak lebih dari sekadar penjelasan sepotong. Jika benar pemimpin absen karena urusan medis, lalu siapa yang memimpin? Apakah pemerintahan berjalan normal? Di mana transparansi bahwa pelayanan rakyat tetap efektif, bahwa koordinasi penanggulangan bencana tetap solid, bahwa kebijakan publik tetap dijalankan sebagaimana mestinya? Tidak sedikit warga menyindir, “Jangan-jangan, jika pemimpin absen, yang bekerja hanya sekretaris dan protokoler.” Fakta di lapangan menunjukkan, banjir belum surut, jalan rusak belum ditambal, bantuan tak merata, warga cuma menagih kehadiran pemerintah yang nyata—bukan sekadar baliho ucapan atau conference call dari negeri seberang.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem juga terlihat sibuk dengan urusan internal, gaduh soal rotasi jabatan hingga dinamika hubungan antarpejabat. Semua disoroti, sebab warga tak mau pemerintah hanya sibuk mengurusi pergeseran kursi birokrasi di tengah perut rakyat yang makin keroncongan akibat bencana dan beban ekonomi tak kunjung mereda. Publik lalu mempertanyakan, kepentingan siapa yang lebih didahulukan? Masyarakat atau kelompok lingkar kekuasaan?
Kritik kini sudah bukan sekadar kasak-kusuk. Tuntutan rakyat semakin keras dan terbuka: minta Presiden turun tangan, minta evaluasi total pemerintahan di Aceh. Presiden Prabowo Subianto didesak jangan tutup mata. Jika diperlukan, lakukan audit atas kinerja kepala daerah maupun mekanisme kerja birokrasi Aceh hari ini. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang, rakyat ingin lembaga penegak hukum seperti KPK bergerak cepat, dengan atau tanpa laporan resmi dari pusat.
Rasa frustrasi di tengah masyarakat terus tumbuh. Jangan salahkan mereka yang nanti memilih turun ke jalan dan menuntut reshuffle kepemimpinan, jika aspirasi tetap diabaikan. Slogan “Copot, Periksa, Ganti” kini sudah jadi orasi dari keresahan kolektif, bukan sekadar provokasi sekelompok orang.
Perlu dicatat, warga bukan anti proses hukum, bukan anti pada hak seorang pejabat atas privasi atau kesehatan. Namun dalam dunia birokrasi, kepercayaan publik hanya tumbuh pada transparansi dan akuntabilitas nyata. Sangat sederhana, rakyat ingin pemimpin yang tidak hanya hadir saat potong pita atau pidato seremoni, tetapi benar-benar berdiri di garda terdepan saat bencana menghantam dan rakyat memerlukan perlindungan. Aceh butuh kepala daerah yang melayani, bukan menunggu diundang pulang dari negeri orang.
Realitas hari ini tegas berbicara: bencana belum usai, masalah menumpuk, pemerintah Aceh belum bisa memberi kepastian. Presiden didesak bertindak sebelum keresahan berubah jadi gelombang aksi lebih besar. Jika tidak, sejarah akan mencatat: rakyat Aceh dibiarkan menanggung beban sendirian sementara pemimpinnya asyik bolak-balik Kuala Lumpur. (*)
